Home / Berita Umum / Perancangan Hukum Poligami Masih Dikaji DPR Aceh

Perancangan Hukum Poligami Masih Dikaji DPR Aceh

Perancangan Hukum Poligami Masih Dikaji DPR Aceh – Perancangan Qanun (Raqan) Hukum Keluarga yg mengontrol perihal poligami masih dikaji Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) . Dalam qanun dikatakan, ada syarat-syarat yg butuh dipenuhi apabila suami mau menikah lebih dari satu. Apa itu?

Dalam draft Raqan Hukum Keluarga  , poligami dirapikan dalam BAB VIII perihal beristri lebih dari seorang. Ada lima soal yg mengkaji berhubungan masalah ini dimulai dari syarat-syarat hingga soal izin.

Soal 46 dalam Raqan menerangkan syarat-syarat seorang suami yg diijinkan berpoligami. Satu diantaranya punyai kemampuan dengan lahir dan batin. Qanun yg dibuat bikin perlindungan wanita dari nikah siri ini mengontrol hak yg sama antar tiap-tiap istri dan anak-anak.

Bunyi soal 46 ialah :

(1) Seorang suami dalam tempo yg seiring dapat beristri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.
(2) Keputusan penting beristri lebih dari 1 (satu) orang mesti punyai kemampuan, baik lahir atau batin dan bisa berlaku adil pada istri-istri dan anak-anaknya.
(3) Kemampuan lahir seperti dikatakan pada ayat (2) yaitu kemampuan dalam penuhi kebutuhan sandang, pangan dan rumah buat kehidupan istri-istri dan anak-anaknya.
(4) Kemampuan itu mesti dibuktikan dengan sejumlah penerimaan yg diterima tiap-tiap bulan dari hasil pekerjaan baik jadi Fitur Sipil Negara, pebisnis/wiraswasta, pedagang, petani atau nelayan atau pekerjaan lainnya yg sah.
(5) Kemampuan batin seperti dikatakan pada ayat (2) yaitu kemampuan buat penuhi kebutuhan, biologis, kasih sayang dan spiritual pada lebih dari seorang istri.
(6) dalam masalah keputusan penting seperti dikatakan pada ayat (2) kemungkinannya kecil dipenuhi, seorang suami dilarang beristri lebih dari 1 (satu) orang.

Selain itu, dalam qanun dikatakan syarat-syarat suami dapat berpoligami. Dalam soal 47 diterangkan suami yg bakal menikah buat ke-2 hingga ke-4 kalinya mesti dapatkan izin dari Mahkamah Syar’iyah. Pernikahan tidak ada izin Mahkamah Syar’iyah di pandang tak punyai kapabilitas hukum.

Buat soal izin Mahkamah Syar’iyah dirapikan dalam soal 48. Ada tiga keputusan yg dikatakan dalam soal, namun antara lain mesti dipenuhi suami.

Isi komplit soal 48 ialah :

(1) Mahkamah Syar’iyah cuman berikan izin pada suami yg bakal beristri lebih dari 1 (satu) apabila :
a. Istri tak dapat kerjakan kewajiban seperti dirapikan dalam Qanun ini ; atau
b. Istri dapatkan cacat badan atau penyakit yg tak dapat pulih, yg dibuktikan dengan informasi dari dokter ahli. ; atau
c. Istri tak dapat melahirkan keturunan, yg dibuktikan dengan informasi dari dokter ahli.
(2) Syarat-syarat seperti dikatakan pada ayat (1) merupakan syarat-syarat pilihan, bermakna diantara satu keputusan terpenuhi seorang suami udah dapat utarakan permohonan beristri lebih dari 1 (satu) orang meski istri atau istri-istri mulainya tak menyetujui, Mahkamah Syar’iyah dapat berikan izin pada suami buat beristri lebih dari seorang.

Bukan hanya keputusan penting itu, ada sejumlah syarat-syarat lain yg butuh dipenuhi biar dapatkan izin dari Mahkamah Syar’iyah.

Syarat-syarat itu dirapikan dalam Soal 49 yg didalamnya :

(1) Bukan hanya keputusan penting seperti dikatakan dalam Soal 48 ayat (2) , buat dapatkan izin Mahkamah Syar’iyah mesti dipenuhi syarat-syarat :
a. tersedianya perjanjian istri atau istri-istri ; dan
b. tersedianya keputusan apabila suami bisa jamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
(2) Perjanjian istri atau istri-istri seperti dikatakan pada ayat (1) huruf a dapat dikasih dengan tersebut atau bisa saja dengan lisan.
(3) Perjanjian lisan seperti dikatakan pada ayat (2) dapat dikasih oleh istri di muka sidang Mahkamah Syar’iyah.
(4) Perjanjian sebagaimana pada ayat (1) huruf a tak diperlukan buat seorang suami, apabila istri atau istri-istrinya kemungkinannya kecil diperintah persetujuannya dan tak bisa saja pihak dalam perjanjian atau apabila tak ada khabar dari istri atau istri-istrinya paling kurang 2 (dua) tahun atau lantaran lain yg diperlukan dapatkan argumen hakim.

Sebentar soal terakhir bab poligami ialah soal 50 mengemukakan, ” tata langkah utarakan permohonan beristri lebih dari seorang sesuai sama keputusan perundang-undangan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif, memperjelas, poligami pada prinsipnya dibiarkan sama dengan hukum dalam agama Islam dan udah dirapikan dalam Alquran. Namun, selama ini sebagian orang menikah dengan wanita dengan siri atau tak tertulis oleh negara sampai pertanggungjawaban pada istri dan anak dari nikah siri itu berubah menjadi tak jelas.

” Selama ini kan dikarenakan dibiarkan oleh hukum Islam, ramai terjadi kawin siri yg kita pahami. Sebab itu dengan ramai berlangsungnya kawin siri ini pertanggungjawaban pada Tuhan atau anak yg dilahirkan ini kan lemah, ” kata Musannif, Sabtu (6/7) .

About penulis77