Home / Berita Umum / Polisi Dan TNI Menerjunkan 10 Ribu Personil Di Kantor KPU

Polisi Dan TNI Menerjunkan 10 Ribu Personil Di Kantor KPU

Polisi Dan TNI Menerjunkan 10 Ribu Personil Di Kantor KPU – Kepolisian menjelaskan sampai Sabtu (29/6) ini belum memperoleh laporan bab gerakan massa ke Komisi Penentuan Umum kala pemastian pasangan calon dipilih di Pemilihan presiden 2019, pada Minggu (30/6) .

” Hingga saat ini belumlah ada pemberitahuan. InsyaAllah lancar, ” kata Kepala Sektor Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Sabtu (29/6) .

Apabila lantas ada massa yg mau berunjuk rasa, menurut Argo, jadi mereka mesti menuruti proses sama dengan undang-undang Nomer 9 Tahun 1998 terkait Kemerdekaan Memberikan Saran di Muka Umum.

Buat menyelamatkan pemastian ini, kepolisian berbarengan TNI bakal menerjunkan hampir 10 ribu anggota di kantor Komisi Penentuan Umum (KPU) . Argo mengemukakan faksinya pun udah bekerjasama dengan seluruh pihak termasuk juga sektor kesehatan Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta, pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan DKI serta Satpol PP DKI.

” Buat esok kami ada skedul dengerin ketentuan KPU, kami udah sediakan rencana disana, ” ujarnya.

Sesaat percobaan jalan raya bakal dipraktekkan terkait keadaan. Apabila tak tampak tumpukan kendaraan, rute jalan raya bakal berlaku normal.

” Kami lihat seperti apa, kelak Dirlantas udah menyediakan percobaan, ” ujar ia.

Mahkamah Konstitusi (MK) didapati udah menampik semuanya permintaan team Prabowo Subianto serta Sandiaga Uno pada sidang konflik Pemilihan presiden 2019.

MK beralasan tuntutan Prabowo tak beralasan menurut hukum. Karena itu, ketetapan yg dibacakan pada Kamis (27/6) itu mengukuhan Joko Widodo serta Ma’ruf Amin jadi presiden serta wapres dipilih.

Sejenak seusai ketentuan MK, Prabowo Subianto udah berikan pengakuan terima hasil ketetapan MK. Pada Sabtu ini, Gerindra pun menjelaskan kalau Prabowo-Sandi akan tidak meniti langkah hukum kelanjutan buat menanggapi ketentuan itu.

KPU awal mulanya janji bakal menyelenggarakan pemastian capres serta wapres paling lamban tiga hari pasca-putusan MK.

Ketua KPU Arief Budiman melarang partisan pasangan calon ada pemastian esok lantaran acara esok bukan arena kampanye.

” [Pendukung] gak mesti [datang ke KPU]. Ini kan rapat pleno pemastian, bukan arena pementasan, atau arena kampanye. Ini rapat pleno terbuka pemastian pasangan calon dipilih Pemilu 2019, ” kata Arief kala dijumpai di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (28/6) .

About penulis77