Home / Berita Umum / KLHK NTB Sita 11 Kontainer Berisi 177 Meter Kubik Kayu Ilegal

KLHK NTB Sita 11 Kontainer Berisi 177 Meter Kubik Kayu Ilegal

KLHK NTB Sita 11 Kontainer Berisi 177 Meter Kubik Kayu Ilegal  Р11 Container berisi 177 mtr. kubik kayu olahan ilegal diambil petugas Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) di Nusa Tenggara Barat (NTB) . Nilai kayu sitaan itu capai Rp 3, 5 miliar.

” Perlakuan masalah pembalakan liar ini adalah kerja hasil bersama-sama pada penyidik penegakan hukum LHK serta Dinas LHK Provinsi NTB. Kerjasama penyelidikan ini butuh jadikan contoh serta direplikasi ke daerah lainnya, sebab bisa di buktikan bisa jadikan proses penegakan hukum bisa dikerjakan dengan cara efisien, ” kata Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda, dalam tayangan wartawan KLHK, Jumat (15/2/2019) .

Kayu-kayu itu diambil di di Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Team penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) campuran pun mengamankan 3 terduga.

” Tidak cuman kayu, tanda untuk bukti yg diambil merupakan satu set dokumen palsu ‘Surat Info Sahnya Hasil Rimba Kayu Olahan (SKSHHKO) ‘ serta satu unit Kapal Monitor Motor ‘Bunga Yuliana’ dengan berat 102 gross ton, ” jelas Yazid.

Ia memaparkan kayu itu datang dari area konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara, Kabupaten Buton Utara. Yazid menuturkan ke-3 terduga dijaring Clausal 83 ayat (1) huruf b juncto Clausal 12 huruf e serta/atau Clausal 88 ayat (1) huruf b juncto Clausal 14 huruf a serta b serta/atau Clausal 94 ayat (1) huruf d, juncto Clausal 19 huruf f Undang-undang Nomer 18/2013 terkait Mencegah serta Pemberantasan Perusakan Rimba.

Clausal pilihan yg dijeratkan pada ke-3 pemeran merupakan Clausal 78 ayat (5) juncto Clausal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomer 41/1999 terkait Kehutanan juncto Clausal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terduga diancam dengan pidana penjara sangat singkat 8 tahun serta sangat lama 15 tahun, dan denda sangat dikit sepuluh miliar rupiah serta sangat banyak seratus miliar rupiah.

” Tanda untuk bukti yg sudah diambil berwujud kayu serta kapal monitor motor dapat dirampas untuk negara sama dengan ketetapan perundang-undangan, ” ujar Yazid.

Selain itu, ada pendapat kesertaan 5 orang dalam praktek penebangan liar pohon di Buton Utara. PPNS dapat lekas bekerjasama dengan penyidik diolah penegakan hukumnya di Buton Utara, Sulawesi Tenggara.

About admin