Home / Berita Umum / Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Di Support Partai Gerindra DPRD DKI Memberi Dukungan Penuh

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Di Support Partai Gerindra DPRD DKI Memberi Dukungan Penuh

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Di Support Partai Gerindra DPRD DKI Memberi Dukungan Penuh  – Fraksi Gerindra DPRD DKI memberi dukungan penuh gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai kucuran APBD untuk diurus mandiri (swakelola) oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Gerindra memandang Anies malah wujudkan Ketentuan Presiden Nomer 16 Tahun 2018 mengenai Penyediaan Barang/Layanan Pemerintah.

“Saya memberi dukungan penuh. Yang disebut itu bukan ormas organisasi penduduk, tapi organisasi kemasyarakatan. Di Permendagri (Ketentuan Menteri Dalam Negeri) dimaksud (organisasi kemasyarakatan) itu ada RT, RW, LMK,” jelas anggota Fraksi Gerindra DKI, Syarif, Sabtu (16/2/2019).

“Kebijaksanaan Gubernur untuk merubah skema belanjaannya. Pengadaannya itu lewat swakelola itu, dijelaskan cuma berapakah % untuk grup organisasi kemasyarakatan itu,” tambah Syarif.

Syarif lihat tujuan Anies akan menyerahkan dana ke ormas sebab akan percepat penyerapan biaya serta pemakaian biaya sesuai dengan keperluan penduduk. Dengan demikian, lanjut Syarif, masyarakat dapat juga mengamati pemakaian APBD dengan cara langsung.

“Pak Gubernur cuma melakukan peraturan. Skema penyediaan barang serta layanan semacam itu sudah dinanti lama, dalam rencana percepat penyerapan biaya, sebab yang tahu kebutuhannya apakah, kan penduduk tersebut,” jelas Syarif.

“Serta ada keterkaitan penduduk sebab ia yang tahu keperluan, penduduk megawasi langsung. Itu yang dimaksud dengan co-working,” sambung ia.

Akan tetapi Syarif memberi catatan, bila gagasan itu direalisasikan, yakni Pemprov DKI mesti mendesain skema pengawasan dana itu. Menurutnya, pemakaian dana mesti dikawal mulai dari step lelang sampai pembayaran.

“Memang masih ada catatan berkaitan akuntabilitas serta pengawasannya sepeti apakah. Mesti dipikirkan dengan baik-baik protap (mekanisme masih)-nya untuk hindari kebocoran serta penyimpangan untuk bagaimana,” papar ia.

Awal mulanya, Anies pastikan kebijaksanaan memberi langsung biaya pada masyarakat sama dengan ketentuan. Anies menjelaskan kebijaksanaan itu sama dengan Perpres 16/2018. Menurut Anies, pemberian dana langsung pada penduduk adalah salah satunya langkah dalam mengurus APBD. Ia menyebutkan ada empat type pengendalian APBD. Dalam type ke-3 serta ke empat, dana langsung bisa dikasihkan ke penduduk.

About admin